Gaza – PIP: Gerakan Hamas mengkritik manuver baru perdana menteri Ramallah,, Salam Fayad dan dianggap sebagai pukulan terhadap rekonsiliasi. Langkah tersebut dinilai akan menjurus pada susunan pemerintahan kesepakatan dengan presiden Mahmud Abbas.

Juru bicara Hamas, Fauzi Barhum dalam pernyataan persnya, Selasa (1/5) mengatakan revisi terbaru susunan pemerintahan Salam Fayad di Tepi Barat adalah pukulan terhadap upaya rekonsiliasi Palestina. Seharusnya Mahmud Abbas merancang susunan pemerintahan kesepakatan nasional, sebagai pengganti dari perubahan tersebut yang akan memicu perpecahan kembali.

Pada saat yang sama, Abbas mensyaratkan pada Hamas agar pemerintahan yang akan dibentuknya hanya tiga bulan saja. Hal ini tentu ditolak Hamas. Karena kondisi ini menjadi penyebab terlambatnya pelaksanaan rekonsiliasi.

Disebutkan, perdana menteri Fayad telah memulai melakukan sejumlah pembicaraan dan musyawarah dengan sejumlah tokoh Palestina untuk menyusun pemerintahan baru, sebagai jawaban atas permintaan Mahmud Abbas, setelah mendapat desakan dari gerakan Fatah, untuk melakukan revisi perubahan mencakup penggantian pejabat penting, seperti menteri keuangan yang akan diberikan pada pihak independent. Berikutnya enam menteri di pemerintahan saat ini diminta mengundurkan diri dan ditunjuk penggantinya oleh Fatah. Susunan pemerintahan ini akan segera diumumkan Abbas selepas kunjungan luar negerinya. (asy)