Gaza – Infopalestina: Pusat Hak Asasi Manusia Palestina atau PCHR (The Palestinian Center for Human Right) meminta Uni Eropa menerapkan boikot ekonomi pada entitas Zionis, sebagai respons terhadap kebijakan pemukiman yang ditempuh Pemerintah Benjamin Netanyahu, di saat sedang ada pembicaraan tentang perundingan. PCHR menilai tindakan Israel itu sebagai kejahatan perang.

PCHR mengatakan bahwa berlanjutnya kebijakan entitas Zionis yang membangun unit-unit perumahan di wilayah-wilayah Palestina yang diduduki adalah "kejahatan perang". Pihaknya menyerukan masyarakat internasional untuk mengambil sikap yang tegas pada Israel dan menuntutnya bertnggung jawab secara hukum, moral dan komitmen memenuhi kewajibannya.

PCHR menyatakan, Kamis (11/3), "Tiadanya sikap tegas yang diambil masyarakat internasional terhadap berlanjutnya perilaku entitas Zionis sebagai sebuah negara di atas hukum, telah mendorong penjajah terebut melakukan pelanggaran lebih lanjut terhadap hukum internasional untuk hak asasi manusia dan hukum internasional."

PCHR meminta negara-negara Uni Eropa "untuk menghentikan semua bentuk hubungan transaksi barang dan dagangan Zionis, terutama yang dihasilkan oleh permukiman-permukiman Zionis yang dibangun di wilayah Palestina yang diduduki."

Negara-negara anggota Uni Eropa harus mengaktifkan Pasal II dari perjanjian kemitraan Zionis Eropa, yang mensyaratkan berlanjutbta kerjasama ekonomi antara kedua belah dengan kepasatian dari entitas Zionis menghormati hak asasi manusia. (asw)